Bisnis

Pemerintah Sinergi Jaga Harga Komoditas Pangan

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) akan bersinergi dengan Kementerian Perdagangan untuk mengamankan pasokan pangan agar harga pangan bergejolak (volatile foods) jelang Lebaran tahun ini terjaga. Upaya yang hendak dilakukan meliputi monitoring aktivitas impor dan penjualan para pedagang untuk menghindari terjadinya kartel.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, untuk mengamankan target inflasi tahun ini sebesar 4%, seluruh kementerian/lembaga (K/L) terkait sudah berkolaborasi untuk mengamankan komoditas utama seperti gula, beras, daging ayam, minyak maupun komditi pemicu inflasi lainnya.

“Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Kemenko Perekonomian dan Kemendag (Kementerian Perdagangan) akan melakukan pengawasan ketat fenomena kartel agar jangan sampai saat demand tinggi, mereka semena-mena menaikkan harga,” kata dia di Jakarta, Senin (17/4).

Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Dody Budi Waluyo menambahkan, dari bank sentral akan mengambil langkah konvensional dalam menahan tekanan inflasi, salah satunya dengan menaikkan suku bunga acuan guna menahan ekspektasi kenaikan inflasi.

Menurut dia, ekspektasi inflasi tidak dapat terhindarkan. Pasalnya, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) diyakini bakal berpengaruh pada kenaikan harga barang lain. Kemudian, akan berdampak pada tertekannya nilai tukar rupiah.

“Memerangi ekspektasi, kalau bicara di domainnya bank sentral biasanya menggunakan kebijakan konvensional yaitu suku bunga. Tapi kembali lagi ke dosis kenaikannya berapa persen,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengingatkan, kebijakan pemerintah untuk menetapkan tarif batas atas dan batas bawah bagi taksi berbasis aplikasi online, seperti Gojek, Grab, dan Uber, bisa menjadi salah satu pendorong inflasi pada April mendatang.

Menurut dia, penetapan batas tarif bagi taksi online akan memengaruhi inflasi dari sisi komponen transportasi, komunikasi, serta jasa keuangan. “Kemungkinan iya (ada dampaknya). Tapi, berapa pengaruhnya, kami belum menghitung, saya belum bisa prediksi,” kata dia.

Menurut data BPS Maret 2017, kelompok transportasi, komunikasi, serta jasa keuangan berada pada zona deflasi atau harga-harga sejumlah produk dan jasa pada komponen ini cenderung turun. “Untuk sektor transportasi (Maret) terjadi penurunan tarif pulsa dan angkutan udara. Sektor ini menjadi salah satu yang deflasi,” tambah Suhariyanto.

Oleh karenanya, dampak dari penerapan batas tarif taksi online bisa saja tak sampai membuat komponen ini mengalami deflasi bila memang perubahannya tak besar. Lagipula, penggunaan taksi online secara masif hanya terjadi di beberapa kota besar saja, misalnya, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Denpasar.

Sekedar mengingatkan, dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi resmi mengubah 11 ketentuan bagi taksi online yang berlaku mulai 1 April kemarin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *